UNIVERSITAS PADJADJARAN  
Informasi Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana (BPPS0 DIKTI)
Home
 
Informasi BPPS
:: Pengumuman Pencairan BPPS
 :: Ketentuan Bagi Calon Penerima BPPS 
  :: Unduh Form BPPS 2011
:: Jadwal Kegiatan BPPS

PERSYARATAN CALON PENERIMA BPPS

  1. Dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Dalam jumlah terbatas BPPS juga disediakan bafi dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementrian Agama (UIN, IAIN, atau STAIN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bidang studi non-agama.
  2. Yang dimaksud dengan dosen tetap di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional adalah :
    • dosen tetap pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
    • dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Perguruan Tinggi Swasta 9PNS DPK);
    • dosen tetap Perguruan Tinggi Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
      • yang diangkat oleh Ketua Yayasan atau Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional;
      • sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan;
      • tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon PNS (CPNS) di luar lingkungan Kemdiknas;
      • tidak berstatus guru PNS dan/ atau guru yang sudah disertifikasi;
      • Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
  3. Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.

Unduh Permendiknas nomor 48 tahun 2009.

KETENTUAN BAGI CALON PENERIMA BPPS

  1. Permohonan untuk memperoleh BPPS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus mendapat persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi asal calon penerima BPPS dan diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana yang dituju. Bagi calon penerima BPPS yang berasal dari PTS, persetujuan dan usulan calon penerima BPPS tersebut juga harus memperoleh rekomendasi dari pihak Kopertis Wilayah.
  2. Calon penerima BPPS hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPPS.
  3. Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima BPPS atau Beasiswa Luar Negeri DIKTI pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
  4. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi : biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
  5. Batas usia maksimal calon penerima BPPS adalah 55 tahun terjitung pada tanggal 1 September tahun berjalan.
  6. Beasiswa diberikan kepada valon penerima BPPS yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu maksimum 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan untuk program doktor (S3).
  7. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPPS diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPPS dalam satuan tahun) sesuai dengan Permendiknas nomor 48 tahun 2009.
  8. Penerima BPPS diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi penyelenggara BPPS dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009.
  9. Penerima BPPS yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPPS sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

Critics and Suggestion for this Site send e-mail to webadmin@pasca.unpad.ac.id
Copyright©2006 by Pascassarjana, Padjadjaran University